Tarif PPh Pasal 4 ayat (2)

No. Obyek Tarif Dasar Perhitungan Sifat
I PPh Pasal 4 ayat (2)
1. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI 20% (untuk WPDN & BUT) Jumlah Bruto Bunga Final
Dasar Hukum : PP No. 131 Tahun 2000 20% atau Tarif P3B (untuk WPLN)
Pengecualian:
a. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
b. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
c. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.
d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhada, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri.
2. Transaksi Saham Di Bursa Efek
Dasar Hukum : PP No. 41 Tahun 1994 jo.
PP No. 14 Tahun 1997
a. Bukan Saham Pendiri 0,1% X Nilai Transaksi Final
b. Saham Pendiri (0,1% X Nilai Transaksi) + (0,5% X nilai saham pasar saat Penawaran Umum Perdana (IPO))
3. Bunga atau Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek Final
Dasar Hukum : PP No. 16 TAHUN 2009
a. Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing bond)
WP DN & BUT 15 % Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi
WP LN selain BUT 20 % atau Tarif berdasarkan P3B
b. Diskonto Obligasi dengan kupon
WP DN & BUT 15% Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan
WP LN selain BUT 20 % atau Tarif berdasarkan P3B
c. Diskonto Obligasi tanpa bunga (zero coupon bond)
WP DN & BUT 20% Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi
WP LN selain BUT 20 % atau Tarif berdasarkan P3B
d. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 0% Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi / Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi
untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 5%
untuk tahun 2014 dan seterusnya 15%
Pengecualian :
Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia
4. Hadiah Undian 25% Jumlah Bruto Hadiah Undian Final
Dasar Hukum : PP No. 132 Tahun 2000
KEP-395/PJ./2001
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan 10% Jumlah Bruto Final
Dasar Hukum : PP No. 29 Tahun 1996 jo.
PP No. 5 Tahun 2002
6. Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Dasar Hukum : PP No. 48 Tahun 1994 jo.
PP No. 27 Tahun 1996 jo.
PP No. 79 Tahun 1999 jo.
PP No. 71 Tahun 2008
a. Wajib Pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 5% Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Final
b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang jumlah bruto nilai pengalihannya kurang dari Rp. 60 jt namun penghasilan lainnya dalam 1 tahun melebihi PTKP. 5% Jumlah Bruto Nilai Pengalihan
c. pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 1% Jumlah Bruto Nilai Pengalihan
7. Usaha Jasa Konstruksi
Dasar Hukum : PP No. 51 Tahun 2008 jo PP No.40 Tahun 2009
a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil 2% Penghasilan bruto Final
b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha 4% Penghasilan bruto
c. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b 3% Penghasilan bruto
d. Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha 4% Penghasilan bruto
e. Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha 6% Penghasilan bruto
8. Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya 0.10% Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan/ Pengalihan Penyertaan Modal Final
Dasar Hukum : PP No. 4 Tahun 1995
Syarat :
merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Comments

comments

Related posts:

  1. Tarif PPh Pasal 26 No. Obyek Tarif Dasar Perhitungan Sifat VI PPh Pasal 26...
  2. Tarif PPh Pasal 21 Tarif PPh Pasal 21 No. Jenis Penghasilan (Objek Pajak) Subjek...
  3. Tarif PPh Pasal 23 No. Obyek Tarif Dasar Perhitungan Sifat V PPh Pasal 23...

Learn to make money online in one hour visit:Make Money online.

  • Rating

      No results.