Pencatatan Sisa Dana Kegiatan Pada Organisasi Nirlaba

Organisasi Nirlaba jika menerima sumbangan dari donatur yang diikat dengan perjanjian dan dibatasi untuk tujuan dan waktu tertentu atau bersifat sementara hingga kondisi-kondisi pembatasannya terpenuhhi disebut Sumbangan Terikat Sementara.

Contoh : LSM Indonesia bekerja sama dengan salah satu WHO untuk melaksanakan program “Pemantauan atas Iklan dan Sponsorsip Industri Rokok di Indonesia.” dan lembaga tersebut memberi kode atas program tersebut W-01. Atas kerjasama tersebut LSM Indonesia memperoleh dana sebesar Rp. 100.000.000,- untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Perjanjian tersebut ditandatangani tanggal 1 April 2012 dan kerjasama berakhir pada tanggal 30 September 2012. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa sisa dana kegiatan dan peralatan yang diperoleh dengan menggunakan dana tersebut akan menjadi hak LSM Indonesia pada saat berakhirnya perjanjian tersebut. Atas penerimaan tersebut maka LSM Indonesia akan mencatat :

Dr. Bank …..Rp. 100.000.000,- (Laporan Posisi Keuangan)

Kr. Sumbangan Terikat Temporer …..Rp. 100.000.000,-

Pada tanggal 10 April 2012, Tn Ahmad dari LSM Indonesia sebagai penanggung jawab program menerima dana tersebut dari lembaga untuk memulai kegiatan. Atas pemberian dana tersebut, lembaga mencatat :

Dr. Uang Muka Kegiatan – Program W-1 ……Rp. 100.000.000,- (Laporan Posisi Keuangan)

Kr. Bank……………………………..Rp.100.000.000,- (Laporan Posisi Keuangan)

Pada tanggal 10 September kegiatan telah selesai dan Tn. Ahmad memberikan Laporan Hasil Kegiatan dan sekaligus mempertanggungjawabkan Dana Kegiatan yang diterimanya dengan perincian Pengeluaran sbb :

1. Biaya2x (Fee relawan, Spanduk dan Cetakan, Transportasi dan Administrasi)…Rp. 63.000.000

2. Peralatan (Kamera, Handycam dan Laptop) …Rp. 27.000.000,-

Atas pertanggungjawaban Tn Ahmad, lembaga mencatat :

Atas Biaya-Biaya yang dikeluarkan LSM Indonesia mencatat :

10/09/2012

Dr. Biaya Program W-1………………………………..Rp, 63.000.000,- (Lap Aktivitas)

Dr. Aset Tetap Terikat Temporer Peralatan ……… Rp.27.000.000,- (Laporan Posisi Keuangan)

Dr. Kas Terikat Temporer – Dana Program W-1…Rp. 10.000.000,- (Laporan Posisi Keuangan)

Kr. Uang Muka Kegiatan – Program W-1…………………………Rp.100.000.000,- (Laporan Posisi Keuangan)

Tanggal 30 September 2012 dengan berakhirnya Program Kerjasama, LSM Indonesia mencatat atas sisa dana kegiatan dan Peralatan yang diperoleh dari Dana Terikat tersebut diatas sbb :

Dr. Aset Bersih Yang Berakhir Pembatasannya-Program W-1 Rp. 37.000.000 (Lap Aktivitas)

Kr. Kas Terikat Temporer – Dana Program W-1…………………………Rp.10.000.000 (Laporan Posisi Keuangan)

Kr. Aset Tetap Terikat Temporer – Peralatan ……………………………..Rp.27.000.000 (Laporan Posisi Keuangan)

* Untuk mencatat Beban Program W-1 atas penyerahan sisa dana kegiatan Rp. 10 jt dan Peralatan sebesar Rp. 27 Jt kepada LSM Indonesia

Dr. Kas Tidak Terikat …….Rp. 10.000.000,0 (Laporan Posisi Keuangan)

Kr. Aset Bersih Yang Berakhir Pembatasannya….Rp.10.000.000,- (Lap Aktivitas)

* Untuk mengakui penerimaan sisa dana kegiatan oleh lembaga dari Program W-1

Dr. Aset Tetap Tidak Terikat ……..Rp.27.000.000,- (Laporan Posisi Keuangan)

Kr. Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan ….Rp.27.000.000,- (Lap Aktivitas)

* Untuk mengakui penerimaan Peralatan Program W-1 oleh lembaga

Note : Laporan Posisi Keuangan = Neraca ; Laporan Aktivitas = Laporan Laba Rugi Komprehensif

Jika ada kekeliruan, mohon koreksinya ya……!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bukti Jurnal

Bukti Transaksi berupa Kwitansi dapat dijadikan dasar pencatatan akuntansi sebagaimana yang dicontohkan pada postingan sebelumnya.. (lihat “Bukti transaksi – kwitansi” ). Adakalanya suatu perusahaan didalam pencatatan membuat bukti internal berupa Bukti Jurnal ( sering disebut Journal Voucher). Setelah Bukti Jurnal dibuat lalu dilampirkan Kwitansi yang diterima dari pihak ketiga. Bukti Jurnal yang dibuat untuk pembayaran sewa gedung sebesar Rp. 108.900 adalah sebagai berikut :

Bukti jurnal memperlihatkan nama-nama perkiraan yang didebit dan dikredit berikut nomor perkiraan beserta jumlhanya. Disamping itu didalmnya juga dicantumkan nama dan tanda tangan pembuat (biasanya staff akuntansi) dan yang menyetujui (biasanya manager/Ka Bag akuntansi). Dengan demikian, bukti jurnal dapat menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas kebenaran pencatatan transaksi apabila dikemudian hari terjadi masalah.

Tanggal yang tercantu dalam kwitansi harus sama dengan tanggal Bukti Jurnal. Jika saat pembuatan bukti jurnal berbeda dengan terjadinya transaksi, bukti jurnal tetap diberikan menurut tanggal tanggal kwitansi. Bukti Jurnal harus diberi nomor urut agar mudah didalam penyimpanan dan pencariannya dikemudian hari.

klik untuk download contoh file

download icon

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.3/10 (11 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

Perbedaan Biaya Dibayar Dimuka (Prepaid Expenses) dan Uang Muka Kerja (Cash Advance)

Kalau menurut gw Perbedaan Biaya Dibayar dimuka dengan Uang Muka adalah sebagai berikut :
1. Biaya dibayar dimuka merupakan arus kas keluaratau pengeluaran perusahaan yang telah dapat ditentukan penggunaannya karena telah terpenuhinya bukti-bukti legal/dokumen2 yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan dari pihak ketiga seperti kwitansi,invoice dll namun perusahaan belum menerima manfaat baik berupa barang/jasa atas pengeluaran tsb.
Contoh : PT. Bus Pariwisata mengeluaran cek untuk pembayaran Sewa Kantor untuk masa 1 tahun kedepan, atas pembayaran sewa tersebut diterima bukti pembayaran berupa kwitansi. Atas transaksi tersebut maka PT. Bus Pariwisata mengakui pengeluaran tersebut sebagai Biaya Dibayar dimuka dan Bukan beban sewa karena manfaat atas sewa itu belum diterima atau digunakan oleh perusahaan sehingga belum bisa diakui sebagai beban.
Jurnalnya :
Dr. Biaya Dibayar Dimuka Rp. xxxx
Dr. PPn Masukan Rp. xxxx
Kr. Hutang Pajak – PPh psl 4 Rp. xxxx
Kr. Bank Rpxxxx
2. Sedangkan Uang Muka Kerja (Cash Advance) merupakan arus kas keluar atau pengeluaran perusahaan yang terjadi namun belum dapat ditentukan penggunaannya karena belum terpenuhinya bukti-bukti legal/dokumen yang sah dari pihak ketiga sebagai pendukung transaksi.
Contoh : Pada tanggal 1 Juni 2012 Amir seorang karyawan PT. Galaxy Max Consultant ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan seminar yang akan diadakan pada tanggal 1 Juli 2012. Atas penugasan tersebut Amir menerima uang muka kerja untuk melaksanakan kegiatan seminar tersebut, maka atas penerimaan uang tersebut perusahaan mencatat :
Jurnalnya :
Dr. Uang Muka (Cash Advance) Rp. xxxx
Kr. Kas Rp. xxxx
* Untuk mencatat penyerahan kas

Pada tanggal 5 Juli 2012 Amir mempertanggung jawabkan uang muka kerja tersebut dengan membuat laporan hasil kegiatan yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran seperti kwitansi sewa peralatan dan gedung, pembelian konsumsi dan lain-lain. Atas pertanggung jawaban tersebut, perusahaan akan mencatat

Dr. Biaya-biaya (sewa, konsumsi dll) Rp. xxxx
Kr. Uang Muka Kerja (Cash Advance) Rpxxxx
* Untuk mengakui biaya-biaya atas pengeluaran kas.

Bagaiman teman-teman, ada ide lain tentang biaya dibayar dimuka???

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Pajak Penghasilan ( PPh 21 ) Honor Dokter yang diterima berkesinambungan.

Pajak penghasilan bagi dokter yang menerima penghasilan dari pemberi kerja dan bersifat berkesinambung memiliki ketentuan sebagai berikut:

Apabila penghasilan tersebut diberikan karena pekerjaan atau jasanya bersifat berkesinambungan baik berdasarkan kontrak atau kenyataan sebenarnya, maka tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a diterapkan atas jumlah kumulatifnya. (sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-bagi-dokter ), contoh :

  1. Misal Dokter A (swasta ataupun PNS/TNI/POLRI) menerima honorarium pada bulan Maret 2009 sebesar Rp30.000.000. dari Rumah sakit Z, PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja/pemberi penghasilan : 5% x (50% x Rp30.000.000,-) = Rp750.000.-,Dokter A wajib diberikan bukti potong PPh Pasal 21.
  2. Misalnya di bulan April 2009 Dokter A juga mendapat honorarium sebesar Rp80.000.000,- dari Rumah Sakit Z (bulan Maret 2009 telah menerima Rp30.000.000,-), sehingga jumlah kumulatifnya menjadi Rp30.000.000,- + Rp80.000.000,- = Rp110.000.000,-
    Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 dari jumlah kumulatif tersebut adalah 50% x Rp110.000.000,- = Rp55.000.000,- , sehingga PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh Rumah Sakit Z adalah :
    5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000,-
    15% x Rp5.000.000 = Rp 750.000,- (+)
    Total Rp3.250.000,-
    Karena bulan Maret telah dipotong Rp750.000,-, maka bulan April PPh yang harus dipotong Rp3.250.000 – Rp750.000 = Rp2.500.000
  3. Jumlah Penghasilan adalah Jumlah penghasilan bruto bagi Dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik adalah sebesar jasa Dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.
  4. Misal untuk bulan-bulan selanjutnya, dokter tersebut mendapat honor seperti tabel dibawah ini :

Pada Bulan Maret tersebut diatas, Rumah Sakit menerima pembayaran dari pasien atas jasa medis (Honor) dokter sebesar Rp. 30.000.000,-. Atas penerimaan pasien tersebut, Rumah Sakit mendapat sharing/bagi hasil sebesar 20% atau sebesar Rp.6.000.000,- dan dokter 80% atau sebesar Rp. 24.000.000,-
a. Atas Penerimaan tersebut Jurnal yang dilakukan oleh Rumah Sakit adalah

Dr. Kas – Neraca Rp. 30.000.000,-

Kr. Pendapatan Jasa Medis – LR Rp. 30.000.000,-

b. Untuk mencatat penerimaan dari Pasien atas Jasa Medis Dokter bulan Maret.

Dr. Biaya Jasa Medis Dokter -LR Rp. 24.000.000,-

Kr. Hutang Jasa Medis – NR Rp. 24.000.000,-

c, untuk mencatat pemotongan pph 21 Jasa Medis Dokter bulan maret sebesar :

5% x (50% x 30.000.000,-) = Rp. 750.000,-

Dr. Utang Jasa Medis – NR Dr. 750.000,-

Kr. Utang PPh 21 – NR Kr. 750.000,-

* Untuk mencatat potongan PPh 21 atas honor Dokter yang terhutang untuk bulan maret,lihat poin no.1 , dasar pemotongan adalah penghasilan bruto sebelum dipotong biaya-biaya (sebelum dipotong bagi hasil untuk rumah sakit)

d. untuk mencatat pembayaran Utang Jasa Medis Dokter

Dr. Utang Jasa Medis Dokter Rp. 23.250.000
Kr. Bank Rp. 23.250.000

e. untuk mencatat penyetoran/pembayaran PPh 21
Dr. Utang PPh 21 Rp. 750.000,-
Kr. Bank Rp. 750.000,-

.PENCATATAN BULAN APRIL OLEH RUMAH SAKIT

Dr. Kas – Neraca Rp. 80.000.000,-

Kr. Pendapatan Jasa Medis – LR Rp. 80.000.000,-

Untuk mencatat penerimaan dari Pasien atas Jasa Medis Dokter bulan April.

Dr. Biaya Jasa Medis Dokter -LR Rp. 64.000.000,-

Kr. Hutang Jasa Medis – NR Rp. 64.000.000,-

untuk mencatat pembagian Jasa Medis Dokter bulan April sebesar 80%:

80% x 80.000.000,- = Rp. 64.000.000,-

Dr. Utang Jasa Medis – NR Dr. 2.500.000,-

Kr. Utang PPh 21 – NR Kr. 2.500.000,-

Untuk mencatat potongan PPh 21 atas honor Dokter yang terhutang untuk bulan April ,lihat poin no.2 , dasar pemotongan adalah akumulasi penghasilan bruto sebelum dipotong biaya2x (sebelum dipotong bagi hasil untuk rumah sakit) yaitu 30 jt +80 jt = 110 jt.

klik disini untuk download file :

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Also available in : English

Tabel Rekonsiliasi Fiskal Biaya Penyusutan Beda Temporer/Sementara

Dibawah ini adalah contoh tabel Biaya Penyusutan Komersil, Fiskal beserta koreksi fiskalnya. Enjoy it

dan rekonsiliasi fiskal tahun pertanggal 31 Desember 2007-2010 adalah sebagai berikut :

dan rekonsiliasi fiskal tahun pertanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

dan perhatikan rekonsiliasi fiskal pertanggal 31 Desember 2012, karena By penyusutan komersial lebih kecil dari by penyusutan fiskal, maka koreksi fiskal menjadi koreksi fiskal negatif dengan jurnal sbb :

dan rekonsiliasi fiskal tahun pertanggal 31 Desember 2013 sama dengan rekonsiliasi fiskal tahun 2012, sedngkan rekonsiliasi fiskal tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi atas aset pajak tangguhan tersebut diatas dapat dilihat dibawah ini:

Pada akhir tahun 2014, Saldo Aset Pajak Tangguhan menjadi Rp. 0,- ; sehingga Pajak Tangguhan tersebut disebut dengan “Beda Temporer/Sementara“.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Pengakuan dan Pencatatan kerugian Piutang (Piutang Tak Tertagih) – Metode Langsung (Direct Method)

Pengakuan dan Pencatatan kerugian Piutang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Metode langsung (Direct Methode)

2. Metode Cadangan ( Allowance Methode)

I. Metode Langsung (Direct Methode)

Metode ini mengakui kerugian piutang ketika debitur sudah tidak mungkin lagi membayar hutangnya.

Contoh :

Pada tanggal 5 April Tn. A menyatakan tidak dapat lagi membayar utangnya kepada “CV. VK – Samsung Electronic Retail“ sebesar Rp. 1.000.000.

Catatan yang dibuat perusahaan :

Dr. Kerugian Piutang Rp. 1.000.000,-

Kr. Piutang Usaha – Tn A Rp. 1.000.000,-

Apabila Tuan A menyatakan bisa membayar kembali utangnya, ada 2 kemungkinan pencatatan yang dilakukan, yaitu :

a. Apabila pernyataan tersebut pada tahun dihapusnya piutang, maka “CV. VK – Samsung Electronic Retail“ akan membatalkan catatan penghapusan sebagai berikut :

Dr. Piutang Usaha – Tn A Rp. 1.000.000,-

Kr. Kerugian Piutang Rp. 1.000.000,-

b. Apabila terjadi pada tahun berikutnya, berarti Piutang sudah ditutup ke Laporan Laba Rugi. Karena itu, pengembalian tersebut diakui sebagai Laba Luar Biasa atau Laba diluar Usaha, tergantung sering tidaknya transaksi itu terjadi

Catatan yang dibuat “CV. VK – Samsung Electronic Retail“ pada tahun berikutnya :

Dr. Piutang Usaha – Tn A Rp. 1.000.000,-

Kr. Laba Biasa – Piutang Tertagih Kembali Rp. 1.000.000,-

Ketika menerima pembayaran dari Tn A, maka “CV. VK – Samsung Electronic Retail“ mencatat :

Dr. Kas dan setara kas Rp. 1.000.000,-

Kr. Piutang Usaha – Tn A Rp. 1.000.000,-

Copyright protected by Digiprove © 2011 Varin Kaspi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Contoh Kasus Penilaian Persediaan dan Harga Pokok Penjualan

Persediaan awal dan pembelian Handphone Samsun selama tahun 200×1 sbb:

Tanggal Unit Harga Perunit (Rp)
01-Jan 160 Rp 9.000
05-Mei 200 Rp 9.200
28-Sep 200 Rp 8.800
13-Des 140 Rp 8.600

Pada Perhitungan fisik persediaan tanggal31 Desember 20×1 (sistem fisik digunakan oleh perusahaan) menunjukkan jumlah 190 unit handphone, Diminta isilah harga pokok persediaan dan harga pokok penjualan menurut metode yang diminta dibawah ini :

Metode Persediaan 31 Desember Harga Pokok Penjualan
1. LIFO ……….. ………..
2.FIFO ……….. ………..
3. Rata-Rata Sederhanan ……….. ………..
3. Rata-Rata Tertimbang ……….. ………..

Jawab :

Metode Persediaan 31 Desember Harga Pokok Penjualan
1. LIFO Rp 1.716.000 Rp 4.528.000
2.FIFO Rp 1.644.000 Rp 4.600.000
3. Rata-Rata Sederhanan Rp 1.691.000 Rp 4.553.000
3. Rata-Rata Tertimbang Rp 1.698.000 Rp 4.549.200

Penjelasan :

Jumlah Persediaan awal 20×1 & Pembelian 20×1

01-Jan 160 Rp 9.000 Rp 1.440.000
05-Mei 200 Rp 9.200 Rp 1.840.000
28-Sep 200 Rp 8.800 Rp 1.760.000
13-Des 140 Rp 8.600 Rp 1.204.000
Jumlah Rp 6.244.000
1. Persediaan LIFO
160 x Rp 9.000 Rp 1.440.000
30 x Rp 9.200 Rp 276.000
- Nilai Persediaan Akhir 31 Des Rp 1.716.000
- Harga Pokok Penjualan = Persediaan Awal + Pembelian – Persediaan Akhir
= Rp 6.244.000 - Rp 1.716.000
= Rp 4.528.000
2. Persediaan FIFO
140 x 8.600 Rp 1.204.000
50 x 8.800 Rp 440.000
- Nilai Persediaan Akhir 31 Des Rp 1.644.000
- Harga Pokok Penjualan = Persediaan Awal + Pembelian – Persediaan Akhir
= Rp 6.244.000 - Rp 1.644.000
= Rp 4.600.000
3. Persediaan Rata-rata sederhanan :
= {(9.000.000+9.200.000+8.800.000+8.600.000) : 4} x 190
- Nilai Persediaan Akhir 31 Des = Rp 1.691.000
Harga Pokok Penjualan = Persediaan Awal + Pembelian – Persediaan Akhir
= Rp 6.244.000 - Rp 1.691.000
= Rp 4.553.000
4. Persediaan Rata-rata tertimbang :
= {6.244.000 / (160+200+200+140)} x 190
- Nilai Persediaan Akhir 31 Des = Rp 1.694.800
- Harga Pokok Penjualan = Persediaan Awal + Pembelian – Persediaan Akhir
= Rp 6.244.000 - Rp 1.694.800
= Rp 4.549.200

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Pendapatan Operasional dan Harga Pokok Pelayanan

Berdasarkan contoh Laporan Keuangan Klinik, contoh Laporan Pendapatan dan Harga Pokok Pelayanan Pasien per 31 Oktober 2007 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Operasional

Harga Pokok Pelayanan Pasien


Copyright protected by Digiprove © 2010 Varin Kaspi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

PENETAPAN HARGA POKOK SISTEM PERIODIK – METODE RATA-RATA

Didalam perhitungan Harga Pokok penjualan dengan menggunakan metode Periodik atau Metode Fisik dapat diketahui dengan perhitungan sbb:

HARGA POKOK PENJUALAN :
PERSEDIAAN AWAL Rp. XXX
PEMBELIAN BERSIH Rp. XXX +
PERSED.BRG U/ DIJUAL Rp. XXX
PERSEDIAAN AKHIR Rp XXX –
HARGA POKOK PENJUALAN Rp. ……

1. Persediaan awal tahun diketahui berdasarkan saldo akhir tahun lalu
2. Pembelian didapat dari data pembelian selama periode tahun laporan
3. Persediaan Barang dijual dapat dihitung dari data Persediaan Awal ditambah Pembelian
4. Persediaan Akhir ??? Bagaimanakah kita menghitungnya???karena untuk mengetahui harga pokok penjualan harus diketahui Nilai Persediaan Akhir
Ada 3 Metode Perhitungan didalam penentuan Harga Pokok, yaitu :
1. Metode Rata-rata
2. Metode FIFO
3. Metode LIFO

1. METODE RATA-RATA
Contoh. Nilai Persediaan PT Jaya Cellular per tanggal 31 Desember 2009 adalah 100 unit dengan Harga Pokok perunit (HP/Unit) Rp.10 = Rp. 1.000,-. Selama tahun 2010 dilakukan pembelian seperti dibawah ini:

klik disini untuk download gambar Tabel HP Persediaan 1

Pada tanggal 31 Desember 2010 dilakukan Stock Opname dan diketahui bahwa Jumlah Persediaan Akhir = 450 unit

Harga Pokok Per 31 Desember 2010 : = 12.000/1000
Maka nilai HP Rata-rata / Unit tgl 31 Des 2010 = 12

Setelah diketahui harga pokok rata2x per unit maka Persediaan akhir Dapat dihitung sebagai berikut :

Nilai Persediaan Akhir Per 31 Desember 2010 = 450 x 12
Nilai Persediaan Akhir Per 31 Desember 2010 = 5.400

Setelah diketahui Persediaan Akhir, barulah kita bisa mencari Harga Pokok Penjualan selama tahun 2010

HARGA POKOK PENJUALAN :
PERSEDIAAN AWAL 1.000
PEMBELIAN BERSIH 11.000 +
PERSED.BRG U/ DIJUAL 12.000
PERSEDIAAN AKHIR 5.400 -
HARGA POKOK PENJUALAN 6.600

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Accounting Plantation – Akuntansi Perkebunan

Salam Akuntansi Pak…

hehehheee………
Pak.. bisa minta informasinya??
Saya mau bertanya Pak.. mengenai Bagaimana Perlakuan Akuntansi terhadap Tanaman Belum Menghasilkan (sawit).
Khususnya untuk jurnalnya … (pada saat umur tanaman belum menghasilkan samapai tanaman dapat menghasilkan).
saya kurang paham…
Makasih banyak Pak……

Coba Jawab:

Mba’ Yuyun yang manis, saya mencoba untuk menggabungkan jawaban mas uziek dan Ardi August-rush

1. kalau merujuk PSAK 32 tentang kehutanan yg disebutkan bahwa tanaman yang belum menghasilkan “HTI ( Hutan Tanaman Industri) dalam pengembangan”. Untuk perkebunan kelapa sawit bisa dibuat akun “Kelapa Sawit/Perkebunan belum menghasilkan”( nama akun silahkan untuk dirubah selama dapat menginformasikan objek akun tersebut, kalau menurut ardi “Tanaman Belum Menghasilkan”) yang menurut saudara ardi adalah tanaman yang berusia dibawah 3 tahun (<3 tahun)

2. Akun “Tanaman yang belum menghasilkan” tersebut di dalam neraca disajikan mengacu pada PSAK 32 paragraf 21 “…..yaitu “HTI dalam pengembangan”. Akun ini disajikan di Neraca setelah Aktiva Lancar dan sebelum Aktiva Tetap. Mungkin inilah yang dimaksud mas ardi ” “aktiva tidak lancar” yaitu Akun tersebut masuk aktiva tidak lancar dan urutannya sebelum Aktiva Tetap.

3. Untuk biaya2x seperti yg disebutkan mas ardi yaitu:

“biaya-biaya yg berhubungan dengan pemeliharaan dan pembangunan yang meliputi (biaya pembukaan lahan, pembelian bibit, biaya pra persemaian, biaya persemaian utama, biaya pemeliharaan persemaiaa, biaya penanaman dan semua biaya yang berkaitan dengan awal pembuakaan lahan berada dalam neraca pada “aktiva tidak lancar” dengan pos akun “tanaman belum menghasilkan”. Jadi jika terjadi biaya2x tersebut diatas dijurnal

Dr. Tanaman Belum Menghasilkan xxx

Kr. Kas/Bank/Hutang xxx

4. Jika sudah siap tebang maka Tanaman belum menghasilkan di reklasifikasi ke “Tanaman Siap Produksi” dengan jurnal

Dr. Tanaman Siap Produksi – Kelapa Sawit xxxx

Kr. Tanaman belum menghasilkan xxxx

5. Tanaman siap produksi tersebut kemudian disusutkan (diamortisasi). Metode untuk menghitung nilai amortisasi dapat dengan metode garis lurus atau metode unit produksi seperti yg dijelaskan pada PSAK 32 paragraf 16.c

Jurnal:

Dr. Biaya – Amortisasi xxx

Kr. Akumulasi amortisasi xxx

u/mengikuti form in klik :

http://www.facebook.com/group.php?gid=81947678141&ref=search&sid=1642908000.1371762568..1#/topic.php?uid=81947678141&topic=11594



Neraca Perkebunan

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)